Pusat Pengkajian Keuangan Negara dan Daerah (PPKND) Universitas Patria Artha (UPA) melakukan konferensi pers terkait kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Selatan.

Ahli Keuangan Negara dan Daerah yang juga Rektor UPA, Bastian Lubis menyoroti raihan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Pemkab di Sulsel yang diserahkan BPK.

Apalagi, jelas Bastian, Kepala Perwakilan BPK RI Sulawesi Selatan yang baru, Wahyu Priyono mengeluarkan pernyataan bahwa WTP bukanlah jaminan pengelolaan keuangan daerah bebas dari masalah hukum. Jadi tidak ada jaminan aman dari penyimpangan.

Jadi, tegas Bastian, tidak ada manfaatnya LHP BPK terhadap laporan pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten.

“Tidak lebih, WTP hanya untuk memenuhi persyaratan pinjaman ke Pemerintah Pusat yang berikutnya menjadi jaminan untuk mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID),” paparnya. (LUO)