Mengejutkan! Undang-undang Ini Ternyata Dirumuskan di Kampus Makassar Loh

Bastian Lubis, SE, MM

Bastian Lubis, SE, MM

Bastian menyebutkan, sederet undang-undang itu antara lain undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan, Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dan Nomor 15 Tahun 2004 tentang pertanggung jawaban pengelolaan keuangan negara.

Tidak hanya itu, UPA juga merupakan inisiator lahirnya organisasi Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KMAK).

Tidak banyak perguruan tinggi yang menaruh keresahan besar terhadap praktek korupsi.

Satu dari sedikit kampus itu adalah Universitas Patria Artha (UPA).

Berkat ilmu keuangan negaranya, kampus yang dipimpin Bastian Lubis selaku Rektor ini telah mendapat pengakuan dari sejumlah lembaga penegak hukum.

Lembaga yang dimaksud seperti Kejaksaan Agung, Mabes Polri hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

“BPK juga pernah meminta Patria Artha menjadi saksi ahli kasus Newmont. Departmen Keuangan juga beberapa kali mengundang kami menjadi narasumber,”ujar Bastian Lubis saat ditemui belum lama ini.

Satu hal yang belum banyak diketahui publik, kampus UPA ternyata punya andil besar dalam lahirnya beberapa undang-undang.

Bastian menyebutkan, sederet undang-undang itu antara lain undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan, Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dan Nomor 15 Tahun 2004 tentang pertanggung jawaban pengelolaan keuangan negara.

Tidak hanya itu, UPA juga merupakan inisiator lahirnya organisasi Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KMAK).

“Di UPA kami sangat menjunjung tinggi kedisiplinan dan kejujuran. Sebab kedua hal itu adalah tonggak keberhasilan,” tandas Bastian. (DEE)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *