Dashyatnya Godaan “Setan” Dana Desa, Begini Trik Pemkab Lutra Melawannya

OTONOMI Daerah yang telah diterapkan pada tahun 2004 membawa angin segar bagi sejumlah daerah mengelola pemerintahannya secara otonom. Tak hanya menyusun tatanan struktur pemerintahan, tapi juga dana yang dimilikinya.

Salah satu lembaga pemerintahan yang memiliki kewenangan penuh tersebut adalah desa. Sejak Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 diberlakukan kepercayaan pemerintah terhadap pemerintahan desa semakin meningkat.

Hal itu ditandai dengan diberinya kewenangan desa mengelola dananya sendiri, yaitu dana desa dan alokasibdana desa. Hal ini bukan perkara mudah, apalagi dana yang dikelola bukan lagi dalam jumlah ratusan juta tapi miliaran.

Besarannya ini tentu bagi sebagian yang tak berpikir panjang menganggapnya sebagai peluang, bahkan menjadikan ladang baru sebagai pendapatan baru. Arahnya adalah, tindak pidana korupsi.

Dana desa yang digelontorkan hingga miliaran tersebut, tentu tak dipungkiri menjadi salah satu godaan besar bagi pengelola dana. Betapa tidak, bisikan “setan” tuk tidak memanfaatkan secara wajar begitu besar. Jika tak mampu membendung godaan tersebut, dipastikan penikmatnya akan terperosok pada kasus hukum dan itu sudah banyak terjadi.

Tak mau terseret dalam kasus hukum, rupanya Pemkab Luwu Utara (Lutra) dibawah komando Bupati Luwu Utara Indah Putri bertekad membentengi diri mereka dengan sejumlah senjata ampuh melawan godaan “setan” dana desa. Itu diwujudkan dengan mengikutkan sebanyak 140 bendara desa dari total 166 bendahara yang ada dalam kegiatan pelatihan yang diselenggarakan Lembaga Manajemen  Universitas Patria Artha (LM -UPA).

Pelatihannyapun dilakukan bertahap. Pada Medio 6-9 Desember sebanyak 65 orang bendahara desa Luwu Utara (Lutra) mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Sertifikasi Bendahara Desa Angkatan III dan IV, di Grand Asia Hotel Makassar.

Diklat bekerja sama dengan Lembaga Manajemen Universitas Patria Artha yang memang telah memasuki pelatihan tahap dua, dari total bendahara desa yang ada di daerah tersebut sebanyak 166 orang.

Kegiatan dibuka resmi oleh Asisten III Pemkab Lutra, Muh. Kasrum yang didampingi Direktur Lembaga Operasional Universitas Patria Artha, Suhendra.

Asisten III Pemkab Lutra, Kasrum mengatakan, pelatihan ini sudah memasuki tahapan kedua dilaksanakan dan memang memberikan banyak manfaat bagi bendahara desa, utamanya dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya. Terbukti, kata dia, bendahara desa sudah mampu melakukan pengelolaan anggaran sesuai peruntukannya. Apalagi, rata-rata dana kelola desa cukup besar di atas  Rp1 miliar.

“Pelatihan ini sangat bermanfaat, bendahara desa sudah sangat maksimal dalam mengelola anggaran. Sehingga, komitmen untuk memanfaatkan dana desa yang tepat sudah semakin baik,” tuturnya. Meski, memang tidak dipungkiri jika ada ditemukan salah penggunaan anggaran dikarenakan adanya ketidaktahuan bendara desa. Tapi, setelah proses ini semua sudah maksimal.

Hal serupa disampaikan, Kadis Pemberdayaan Masyarakat Luwu Utara, Misbah.

Menurutnya, pelatihan ini manfaatnya sangat besar, Bendahara desa sudah berani menyatakan pendapatnya jika dimintai dana oleh Kepala Desa yang tidak sesuai peruntukkannya.

Tak hanya itu saja, bendahara desa sudah piawai menempatkan penganggaran agar tepat sasaran.

“Seluruh bendahara semakin rapi dan pertanggungjawabannya sesuai dengan aturan. Selain itu, lebih, tranpsaran dan berani sampaikan tugas pokok dan fungsi dihadapan kepala desa. Bahkan, Kepala desa tidak lagi seenaknya menekan bendahara,” paparnya.

Sementara itu, Direktur Lembaga Universitas Patria Artha, Suhendra menuturkan, pelatihan penting dilakukan untuk menyegarkan kembali pengetahuan terkait tugas pokok dan fungsi bendahara dalam tata kelola keuangan desa.

“Kompetensi ini mampu melindungi pejabat lainnya dari hal-hal yang bisa membuat mereka diperiksa, karena jika level awal semua hal berdasarkan aturan maka dipastikan pemeriksaan tidak berlanjut.Sebaliknya, jika dari awal terdapat kesalahan maka akan menyeret semua pejabat terkait,”ujarnya. Dia memaparkan, diklat ini memang wajib diikuti bagi bendahara dan pengelola keuangan.

Dimasa yang akan datang diharapkan pengelola barang baik di kabupaten mauun didesa bisa mengikuti pelatihan pengelolaan barang milik daerah dan desa. karena dimasa depan jumlahaset ini akan semkain meningkat. maka riperlukan pengelolaan yang baik dan benar sesuai aturan yang berlaku.

“Diklat ini tidak saja memberikan materi,juga akan mengajak peserta mengikuti ujian tertulis, praktek dan wawancara yang akan dilakukan Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Keuangan (LSP MakU),” katanya. Dalam tes ini jika tidak sungguh-sungguh mengikuti tes maka bisa saja ada yang tidak lulus, karena tesnya menyangkut kompetensi dan keahlian seseorang. (SDM)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *