Inilah Pemerintahan Peduli Sertifikasi TGR

Bastian Lubies, S.E., MM.(Rektor Universitas Patria Artha)

Bastian Lubies, S.E., MM.(Rektor Universitas Patria Artha). (doc/UPA)

Di bawah bendera  Universitas Patria Artha, lembaga ini hadir memberikan ruang bagi pemerintah kabupaten, pemerintah kota dan propinsi untuk dapat berguru keahlian bidang TGR. Diklat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan  tentang tata cara proses tuntutan ganti rugi (TGR) dalam sebuah pemerintahan.

MENJALANKAN roda pemerintahan dengan beragam tuntutan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) khususnya di sektor Tuntutan Ganti Rugi (TGR) menjadi hal berat, jika mereka yang ditempatkan diposisi tersebut tak memiliki pengetahuan tentang keuangan negara, kerugian negara dan sertifikasi di bidang tersebut.

Nah, di Sulsel telah ada lembaga yang secara khusus memberikan pendidikan dan pelatihan (diklat) tentang TGR, yakni Lembaga Manajemen  Universitas Partria Artha (LM-UPA).

Di bawah bendera  Universitas Patria Artha, lembaga ini hadir memberikan ruang bagi pemerintah kabupaten, pemerintah kota dan propinsi untuk dapat berguru keahlian bidang TGR. Diklat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan  tentang tata cara proses tuntutan ganti rugi (TGR) dalam sebuah pemerintahan.

TGR bukanlah bagian tugas yang populer seperti jabatan atau posisi lainnya, tapi kehadirannya sangat berarti dalam pemerintahan, dari tahun 2015 yang lalu rupanya ada dua pemerintahan yang konsen mengikutkan  pelatihan bagi aparatnya, yakni Pemkab Gorontalo dari Propinsi Gorontalo dan Pemkab Luwu Utara (Lutra) dari Propinsi Sulsel.

Kala itu, manajemen Lembaga Manajemen Universitas Partria Artha (LM-UPA) menggelar pendidikan dan pelatiham (diklat) sertifikasi Tuntutan Ganti Rugi (TGR)  di hotel D’Maleo, 17 Maret 2015.

Pelatihan diikut puluhan  peserta dari Pemkab Luwu Utara (Lutra) dan kabupaten Gorontalo. Bahkan ditahun sebelumnya Pemprov Sulsel sudah pernah mengikutkan para pejabatnya, tapi implementasinya belum maksimal.

Tahun 2016 -2017 Kodya Pare Pare, Pinrang  Makassar,Wajo dan Gowa Juga mengikutkan pejabatnya dan hasilnya terjadi penurunan tindak lanjut dimasing masing daerah.

Rektor Universitas Partria Artha, Bastian Lubis mengatakan, tujuan diklat dalam rangka pembentukan majelis TGR di lingkup pemerintahan pemerintah kabupaten dan kota untuk menindaklanjuti temuan-temuan yang bersifat administratif oleh auditor.

“Kami berharap dengan diklat ini, aparat terkait dapat menindaklanjuti temuan-temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga tidak ada lagi utang,” ujarnya.

Bastian Lubis menjelaskan, diklat rutin harus dilakukan, karena belum ada tindakan cepat dari anggota majelis tuntutan ganti rugi untuk menindak lanjuti temuan yang ada.

“Saya berharap dengan adanya majelis tuntutan ganti rugi tersebut, agar seluruh hasil temuan BPK  dapat benar-benar dikaji sehingga dapat diambil langkah antisipasi,”harapnya.

Diklat sertifikasi majelis TGR ini dilaksanakan selama 4 hari.

Adapun materi yang dibawakan antara lain pokok-pokok pengelolaan keuangan negara atau daerah, menganalisis masalah tuntutan ganti rugi sesuai dengan landasan teori dan aturan yang berlaku, melaksanakan tugas dan fungsi sebagai saksi ahli, Menguji dan memeriksa keabsahan bukti, Penyelesaian tuntutan ganti rugi, perbuatan melawan hukum/pidana dalam pengelolaan keuangan Negara, Membuat keputusan sidang TGR dan sidang simulasi majelis TGR, dihari kelima para peserta aka diuji kemampuannya melalui uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikasi yang  dilaksanakan oleh Lembaga Serfikasi Profesi Manajemen Keuangan (LSP-MakU). (SDM)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *