Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif mengingatkan calon kepada daerah (Cakada) yang ikut pilkada serentak agar tidak melakukan politik uang.

Laode meminta para calon mempunyai niat baik memimpin daerahnya. Hal itu disampaikan Laode saat membawakan kuliah umum di Universitas Patria Artha (UPA), Jumat (02/03/2018).

Laode mencontohkan tindak pidana korupsi yang dilakukan Rita Widyasari, Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) nonaktif. Rita baru saja dijerat KPK dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

“Politik uang hanya berujung pada balas budi dari setiap pengusaha, tim sukses atau pihak lain yang telah membantu selama proses kampanye hingga terpilih,”ujarnya.

Laode menegaskan, KPK bakal menangani politik uang atau mahar politik yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi seperti yang diatur dalam Undang-undang.

KPK juga menggandeng kepolisian dalam pembentukan Satgas Antipolitik Uang.

“Penangkapan beberapa Cakada yang baru saja terjadi menjadi bagian kinerja dari tim satgas antipolitik uang, mereka memang bekerja memantau sejumlah daerah penyelenggara Pilkada,”paparnya. (DEE)