“Mantra” Sakti Berantas Korupsi

Yusran Lapananda

Yusran Lapananda. (doc/UPA)

Tingkatkan Pengetahuan Keuangan Via LM- LSP MakU UPA

Ternyata korupsi tidak hanya terjadi di lingkuhan dan lembaga yang besar melainkan dimulai dari perangkat pemerintahan tingkat desa.

Yap! Korupsi dilakukan oleh oknum yang tak bertanggujngjawab di tingkat desa. Penyebabnya kebanyakan karena orang yang bertanggungjawab di keuangan kurang paham tentang pengelolaan dana akibat background pendidikan bukan dari keuangan.

Makanya diperlukan sebuah lembaga independen untuk memberikan pelatihan dan pemahaman khusus serta sertifikasi terkait jabatan strategis tingkat desai itu. Nah, di Univesitas Patria Artha ada solusinya loh!

MATA lelaki paruh baya itu begitu awas memerhatikan satu per satu deret angka pada selembar carik kertas. Sesekali, kertas tersebut di bolak balik untuk memastikan apakah hitungan penjumlahan dan penempatan data laporan keuangan sudah sesuai.

Setelah yakin semua beres, barulah kemudian laporan tersebut diketik rapi lalu kemudian diserahkan pada pemangku jabatan terkait di bagian keuangan.

Sikap hati-hati tersebut menjadi pengalaman, Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Lingkup Pemkab Gorontalo, Yusran Lapananda yang kala itu menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapat Pengolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Tak hanya saat menjabat, hingga saat inipun setelah diamanahkan menjadi staf ahli Kabupaten Gorontalo. Karena, baginya menjadi pejabat Negara dan dipercaya mengelola keuangan menjadi tugas berat dituntut sikap teliti dan hati-hati.

Beruntung, selain komitmen yang dipegangnya untuk senantiasa bersikap amanah dalam menjalankan tugasnya, Yusran telah mengecap pelatihan yang diberikan Lembaga Manajemen (LM) lalu kemudian Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Keuangan (LSP MaKu) melakukan proses sertifikasi atas pelatihan yang diperolehnya.

Betapa tidak, banyak hal yang diketahuinya pasca bekerja sama dengan lembaga tersebut. Tak hanya bagi dirinya pribadi, tapi bagi sejumlah pengelola keuangan di daerahnya utamanya Bendahara Desa yang banyak berkutat dengan keuangan dan rentan godaan bertindak korupsi.

Beberapa kegiatan yang dikerjasamakan dengan LSP Maku, seperti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Sertifikasi bagi Bendahara desa, Bendahara pengeluaran SKPD, Diklat Tuntutan ganti Kerugian, Diklat manajerial keuangan (Kepala SKPD), serta diklat Pejabat teknis pelaksana kegiatan/ PPTK.

“LM dan LSP MakU Patria Artha sangat bagus, karena banyak membantu dalam proses peningkatan kapasitas SDM para pengelola keuangan daerah, termasuk keuangan desa dan penyelesaian tuntutan ganti rugi keuangan daerah. Apalagi, setelah memberikan pelatihan, peserta langsung mengikuti proses sertifikasi sehingga apa yang dihasilkan selama pelatihan dapat diakui kompetensinya,” ujarnya, saat dihubungi, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, LM dan LSP MakU hadir sebagai mitra dalam mendorong komitmen mengelola keuangan sesuai peruntukkannya, itu ditopang dengan tenaga pengajar yang dihadirkan merupakan orang-orang berkompoten dan memiliki pengalaman khatam dalam managerial keuangan.

“LM dan LSP MakU juga berperan dalam mendorong pemkab Gorontalo mampu meraih dan mempertahankan predikat pemeriksaan keuangan dari BPK menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berturut-turut dengan pola kerja sama yang telah dibangun sejak 2010,” tuturnya.

Hal tersebut semakin diperkuat dengan pola diklat yang diberikan sangat terarah melalui kurikulumnya, proses pembelajaran sangat ketat dan sangat aplikatif disetiap materi yang diberikan.

“Hal paling menonjol yang kami rasakan, dalam penerapan pengajaran pola tuntutan ganti rugi pemerintahan,dan sudah sangat terbukti keberadaan lembaganya. Itu juga diperkuat dengan hadirnya tenaga pengajar dan tenaga sertifikasi yang handal dibidangnya,” paparnya.

Sejak hadir LM dan LSP MakU tak dipungkiri banyak dilirik lembaga maupun perusahaan untuk diajak bekerja sama dalam pola pelatihan pengelolaan keuangan, seperti PDAM yang juga menjadi salah satu pengguna perangkat diklat dari LM dan LSP MakU.

Ketua Dewan Pengarah LM dan LSP MakU, Bastian Lubis memaparkan, dalam setiap diklat yang dilakukan memang tujuannya sangat jelas, diantaranya untuk meningkatkan pengetahuan tentang tata cara pengelolaan tuntutan ganti rugi (TGR) dalam sebuah pemerintahan yang bersifat administratif oleh auditor.
Selain itu, untuk mengedukasi seluruh pengelola keuangan agar mereka terhindar dari hal yang bisa menjeratnya kedalam tindak pidana korupsi.

Adapun materi yang dibawakan antara lain pokok-pokok pengelolaan keuangan negara atau daerah, menganalisis masalah tuntutan ganti rugi sesuai dengan landasan teori dan aturan yang berlaku, Melaksanakan tugas dan fungsi sebagai saksi ahli, Menguji dan memeriksa keabsahan bukti, Penyelesaian tuntutan ganti rugi, perbuatan melawan hukum/pidana dalam pengelolaan keuangan Negara, Membuat keputusan sidang TGR dan sidang simulasi majelis TGR, Uji sertifikasi Kompetensi oleh LSP-MakU. Diklat digelar selama lima hari dan di hari terakhir dilakukan pengujian oleh badan sertifikasi.

Diketahui, Lembaga Manajemen (LM) Universitas Patria Artha melakukan pelatihan, lalu setelah pelatihan diuji oleh LSP MakU.

“Jadi dua lembaga ini hadir saling menunjang satu sama lainnya, LM melatih sehingga hasil maksimal ketika diuji dan memiliki kompetensi yang mumpuni dalam pekerjaannya lalu mendapatkan pengakuan oleh LSP MakU melalui uji kompetensi yang dapat dijamin hasil indepensinya,”paparnya. SDM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *