Waduh! Banyak Aksi Korupsi di Desa, Begini Cara Mengatasinya

Direktur LM Universitas Patria Artha Suhendra

Direktur LM Universitas Patria Artha, Suhendra. (doc/UPA)

LM UPA Sulap Perangkat Desa Jadi Manager Keuangan Andal

“Tahukah kamu bahwa prakter korupsi justeru sudah terjadi di tingkat terkecil, tingkat desa.
Bermula dari hasil penelitian, maka perlu kesadaran tersendiri untuk memberantas korupsi sejak dini dengan memberikan pemahaman pngelolaan keuangan mumpuni kepada pegawai bersangkutan.
Jajaran Universitas Patria Artha melalu Lemabaga Manajemen (LM) Keuangan miliknya punya solusinya loh.
Berikut salah satu upayanya..”

INDONESIA CORUPTION WATCH (ICW) menyebutkan terdapat sejumlah data cukup mengkhawatirkan yang perlu diperhatikan pemerintah khususnya dalam hal peningkatan kasus korupsi di tingkat desa.

Dalam pemantauan kasus korupsi di level desa, ICW menemukan bahwa kasus yang terjadi tidak hanya berfokus hanya kepada anggaran, etapi juga objek non anggaran lainnya. Jumlah kasus pun bertambah setiap tahunnya.

ICW mencatat, dari 2015 hanya ada 17 kasus lalu di 2017 meningkat hingga mencapai 96 kasus dengan total dalam tiga tahun terakhir sebanyak 154 kasus.

Adapun kasus tersebut didominasi oleh penyelewengan anggaran desa yakni sebanyak 82% atau sebanyak 127 kasus.

Sisanya sebanyak 27 kasus atau 18% mencakup pungutan liar atau izin penggunaan tanah dan lainnya.

Ironisnya, sebagian besar korupsi di desa tersebut dilakukan oleh perangkat desa yakni Kepala Desa, Bendahara Desa dan Sekretaris Desa.

Berdasarkan fakta tersebut, Universitas Patria Artha melalui Lembaga Manajemen (LM) tahun ini akan menyasar para perangkat desa untuk dilatih agar mampu mengelola keuangannya dengan baik dan benar.

Direktur LM Universitas Patria Artha Suhendra mengemukakan, keunggulan LM terdapat pada pelatihan yang sangat detail dan terfokus. Selain itu, seluruh peserta pelatihan selanjutnya akan diuji sertifikasi bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Managemen Keuangan (LSP-MaKu).

“Kami (LM UPA) adalah satu-satunya di Indonesia yang menguji kompetensi di bidang keuangan,” ujar Suhendra.

Suhendra mengatakan, pihaknya menyasar desa karena kucuran dana APBN untuk desa cukup besar yakni sudah mencapai 62 triliun.

Namun di sisi lain, perangkat desa belum memiliki keahlian dalam mengelola keuangannya.

“Jika tidak berhati-hati, maka hal ini akan berpotensi terjadi praktek korupsi. Terlebih 2018 merupakan tahun politik,” ungkapnya.

LM tidak hanya bergerak di sektor publik, namun sudah merambah sektor swasta. Sebut saja PT Telkom kemudian PDAM Makassar. Bahkan, pihaknya juga melatih keterampilan kepala sekolah untuk menjadi manajer keuangan khususnya untuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Khusus di pemerintahan, pihaknya menggalakkan diklat Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) yang merupakan ujung tombak dalam proses pengadaan.

Selain itu, saat ini pihaknya pun telah menggandeng Quantum HRD
untuk penempatan jabatan atau assesment.

“Quantum HRD Ini mengubah budaya dari sebelumnya penempatan jabatan berdasarkan suka atau tidak suka, maka nantinya berdasarkan potensi masing-masing,”jelasnya.

Hingga kini, LM UPA telah melatih beberapa kabupaten kota di Sulsel antara lain Luwu Utara, Gowa, Makassar, Pangkep, Pare pare dan Pinrang. Di luar Sulsel yakni Gorontalo dan ke depan menyasar Papua serta Kalimantan.

Lebih jauh, Suhendra menambahkan, indikator keberhasilan pelatihan LM UPA yakni laporan keuangan lebih cepat, tingkat kesalahan menurun, bendahara lebih transparan.

“Bahkan KPK telah mengakui kami sebagai salah satu lembaga yang dibutuhkan untuk menjadi pengelola keuanga,”imbuhnya. (dee)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *