Patria Artha Patria Artha

Mengelola Perubahan Melalui Pendidikan dan Pelatihan

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Produk Pendidikan dan Pelatihan Workshop/Diklat PPK-SKPD

Workshop/Diklat PPK-SKPD

Surel Cetak PDF
Share

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah di Indonesia telah banyak mengalami perubahan (perbaikan) seiring dengan semangat reformasi manajemen keuangan pemerintah untuk mencapai keberhasilan Otonomi Daerah. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya paket peraturan perundangan di bidang keuangan Negara beserta peraturan-peraturan turunannya yang juga telah banyak mengalami revisi dan penyempurnaan. Beberapa peraturan terkait dengan implementasi Otonomi Daerah yang telah dikeluarkan adalah paket undang-undang bidang keuangan negara yakni UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, beserta revisinya yakni Permendagri No 59/2007 merupakan peraturan yang khusus mengatur mengenai pedoman pengelolaan keuangan daerah yang baru. Perubahan yang sangat mendasar dalam peraturan ini adalah bergesernya fungsi Ordonancering dari Badan/Bagian/Biro Keuangan ke setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan SKPD sebagai accounting entity berkewajiban untuk membuat laporan keuangan SKPD serta penegasan bahwa Bendahara Pengeluaran sebagai Pejabat Fungsional.

Konsekuensi atas perubahan mendasar ini adalah kewenangan yang lebih luas dari pengguna anggaran sekaligus tuntutan akan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran yang berada dalam penguasaan pengguna anggaran tersebut. Pejabat Penatausaha Keuangan SKPD yang mengemban fungsi ordonancering menjadi peran kunci atas perubahan paradigm ini. PPK SKPD menjadi filter atas keabsahan pengeluaran atas beban APBD, sekaligus bertanggungjawab atas fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan di tingkat SKPD. Dengan demikian penyiapan kompetensi pejabat yang diamanahkan untuk memegang fungsi PPK SKPD menjadi sangat penting dan mendesak. Mendesak mengingat kewajiban penerapan Permendagri 13/2006 sudah harus dimulai sejak tahun anggaran 2007. Demikian pula penguasaan teoritik keilmuan bidang ordonancering maupun akuntansi pemerintahan sebagai sesuatu yang masih relative baru harus juga menjadi prioritas.

Pusat Riset dan Pengembangan Akuntansi dan Manajemen yang bernaung di bawah Universitas Patria Artha sejak didirikan tahun 1999 telah didesain untuk berspesialisasi bidang akuntansi dan manajemen keuangan pemerintahan. Workshop PPK SKPD yang kami tawarkan ini telah didesain untuk memberikan pengetahuan praktis atas seluruh bidang ilmu yang dibutuhkan oleh pejabat PPK SKPD.

Tujuan

Workshop Penatausahaan Keuangan SKPD ditujukan bagi Pejabat yang ditunjuk sebagai Penata Usaha Keuangan di tingkat satuan kerja perangkat daerah. Workshop ini didesain agar pejabat yang ditunjuk atau dipersiapkan memegang fungsi penatausaha keuangan di tingkat satuan kerja perangkat daerah memiliki pemahaman yang memadai atas tugas pokok dan fungsi selaku penata usaha dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, sesuai tuntutan perundangan yang baru.

Sesuai dengan ketentuan perundangan yang baru, fungsi penata usaha di tingkat SKPD memegang peran kewenangan dan tanggung jawab yang sangat besar yang antara lain meliputi:
a.    verifikasi permintaan pembayaran (SPP) termasuk kelengkapannya;
b.    Menyiapkan Surat Perintah Membayar;
c.    Melaksanakan akuntansi dan pelaporan keuangan pada tingkat SKPD.

Tugas-tugas tersebut selain menuntut tanggung jawab yang besar juga cukup berat mengingat adanya tambahan tugas sebagai pelaksana akuntansi SKPD sekaligus penyusun Laporan Keuangannya merupakan hal yang relatif baru serta kesiapan SDM yang handal. Dalam Workshop ini peserta memperoleh pemahaman mengenai dasar-dasar pengelolaan keuangan pemerintah berdasarkan paradigma baru, tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab pengelolaan keuangan di tingkat satuan kerja mulai perencanaan, pencairan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban. Workshop ini sangat strategik dan merupakan pelengkap dari Diklat sertifikasi bendahara pengeluaran yang juga lisensinya dimiliki oleh Pusat Riset dan Pengembangan Akuntansi dan Manajemen Universitas Patria Artha, sehingga tercapai suatu sinergitas antara mereka yang berfungsi sebagai bendahara dan  pengguna/kuasa pengguna anggaran.

Materi Workshop
Materi Workshop Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja terdiri  atas:

No Modul Jamlat Keterangan
1 Pokok-pokok pengelolaan APBD 3 Materi Pokok
2 Perencanaan dan Penganggaran SKPD 6 Materi Penunjang
3 Fungsi Ordonancering 11 Materi Pokok
4 Akuntansi Keuangan SKPD
24 Materi Pokok/Simulasi
5 Penyelesaian Kerugian Negara
3 Ceramah
6 Pengujian, Pembebanan dan Perintah Membayar 11 Materi Penunjang
7 Praktik Akuntansi Keuangan SKPD 12 Simulasi
Jumlah Jamlat
70

Uraian Singkat

Pokok-pokok Pengelolaan APBD  
Materi ini ditujukan agar peserta dapat memahami :

  • arah reformasi pengelolaan keuangan daerah
  • peran, wewenang, tugas dan tanggung jawab para pejabat pengelolaan keuangan SKPD antara lain pengguna/kuasa pengguna anggaran, Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausaha Keuangan maupun Bendahara Pengeluaran/Penerimaan.
  • Konsep-konsep dasar siklus anggaran mulai sejak perencanaan sampai pertanggungjawaban.

Perencanaan dan Penganggaran SKPD
Materi ini ditujukan agar peserta dapat memahami konsep-konsep dasar perencanaan strategik, memahami tata cara perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah.

Fungsi Ordonancering
Pada materi ini peserta diharapkan dapat menguasai ilmu ordonancering yang meliputi:

  • Konsep baru ordonancering
  • Struktur Belanja
  • Mekanisme Pembayaran dengan sistem uang persediaan
  • Pengujian Belanja Pegawai, Belanja Barang & Jasa dan Belanja Modal

Akuntansi Keuangan SKPD
Pada materi ini peserta diharapkan dapat menguasai ilmu ordonancering yang meliputi:

  • Pengertian dan Karakteristik Akuntansi
  • Siklus Akuntansi Keuangan Daerah
  • Kebijakan dan Prosedur Akuntansi SKPD
  • Laporan Keuangan SKPD

Penyelesaian Kerugian Negara
Materi ini merupakan ceramah singkat untuk memberikan pemahaman tata cara penyelesaian kerugian daerah.

Pengujian, Pembebanan dan Perintah Membayar dan Praktik Akuntansi Keuangan SKPD
Materi ini akan mengajarkan praktik komprehensif mengenai  tugas pokok dan fungsi Pejabat Penatausaha Keuangan SKPD baik praktik ordonancering maupun praktik akuntansi SKPD

Peserta
Kualifikasi Peserta:
Peserta Workshop adalah PNS yang memiliki kualifikasi sekurang-kurangnya:

  1. Pendidikan minimal SMA /Sederajat
  2. Minimal golongan II/d
  3. Dicalonkan oleh atasan instansi dimana  calon peserta bekerja (dengan surat penunjukan)
  4. Usia tidak lebih dari  50 tahun sejak diselenggarakannya Workshop ini
  5. Surat Rekomendasi dari atasan unit kerja apabila calon peserta Workshop usia melewati dari 50 tahun pada saat Workshop diselenggarakan

Syarat Pendaftaran:

  1. Mengisi dan Menyerahkan Formulir Registrasi  Peserta Workshop (Format  terlampir)
  2. Menyerahkan Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar (latar belakang merah) dengan ketentuan :
    • Pria : Berpakaian sipil Lengkap
    • Wanita : Berpakaian jas/blaser
  3. Selama kegiatan Workshop di wajibkan mengenakan seragam atas kemeja warna putih, berdasi  dan bawah warna hitam
  4. Menyertakan foto kopi Ijasah dan SK terakhir 1 lembar
  5. Wajib membawa kalkulator


Sekretariat
Sekretariat Lembaga Manajemen Universitas Patria Artha
Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi sekretariat: Jl. Boulevard, Jascinth I No. 1-2 Panakkukang  Mas, Makassar
Telp (0411) 430 135,  Fax (0411) 434 253,
Contact person: Ilham: 0812 4217 2521
Website : www.patria-artha.ac.id

Terakhir Diperbaharui pada Kamis, 21 April 2011 12:04  

Pilih Bahasa

Log Masuk

Flag Counter