Patria Artha Patria Artha

Mengelola Perubahan Melalui Pendidikan dan Pelatihan

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Berita Majelis Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Negara/Daerah (Quasy Judiciaire/Pengadilan Administrasi)

Majelis Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Negara/Daerah (Quasy Judiciaire/Pengadilan Administrasi)

Surel Cetak PDF
Share

Akhir dari kegiatan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah oleh aparat fungsional auditor/pemeriksa intern/ekstern adalah laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada pemilik/legislatif dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sedangkan tembusannya disampaikan kepada orang yang diberikan amanah/eksekutif dalam hal ini Kepala Daerah, untuk dapat segera ditindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, diamanahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan/BPK, untuk melaksanakan Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara/Daerah yang meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Pemeriksaan yang dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Adapun laporan hasil pemeriksaan keuangan/general audit adalah memberi opini/pendapat, sedangkan laporan hasil pemeriksaan kinerja/operasional audit yang tujuannya menilai efektif, efisien, ekonomis dan ketaatan atas aturan yang berlaku, memuat temuan, kesimpulan dan rekomendasi. Terakhir pemeriksaan dengan tujuan tertentu/pemeriksaan khusus/investigasi yang tujuannya untuk memastikan atau memuat kesimpulan ada tidaknya terjadi kerugian negara/daerah yang berindikasi pidana, dan yang lebih komplek lagi adalah audit forensik. Audit Forensik akan diterapkan terhadap kasus-kasus yang memiliki dan kompleksitas yang tinggi guna menentukan posisi kasus.

Dengan berlakunya paket Undang-Undang Keuangan Negara, sejak tahun 2003 seharusnya membuat semua pihak sudah sangat memahami dan mengerti terhadap tupoksinya masing-masing tentang siapa yang harus melaksanakan akuntabilitas, kepada siapa dia berakuntabilitas, apa standar yang digunakan untuk penilaian akuntabilitas dan nilai akuntabilitas itu sendiri atas pengelolaan keuangan negara/daerah, tapi yang membuat jadi ruwet/kompleks adalah banyak sekali penafsiran-penafsiran hukum tentang aturan dibidang pengelolaan keuangan negara/daerah yang dilihat dari sudut pandang berbeda bukan dari substansi masalah pengelolaan keuangannya baik secara politis maupun secara administratif, tapi karena hanya merasa sudah memiliki kekuasaan/sudah dianggap pakar/ahli padahal hanya mengerti baca aturan tetapi minus phylosopi tentang latar belakang terjadinya aturan tersebut, sehingga membuat orang yang bekerja dibidang pengelolaan keuangan negara/daerah menjadi bingung, maka hal ini harus segera dihentikan!. Kadang banyak kasus yang seharusnya masuk diranah administratif dibawa ke pidana berdasarkan KUHP sehingga pada saat proses di peradilan ternyata di vonis bebas, yang disalahkan adalah hakimnya, sehingga Pengadilan Tipikor rasa-rasanya “sudah tersandera”, harus diciptakan untuk ajang penetapan orang bersalah, ada anggapan yang berkembang bahwa apapun kasusnya yang diproses di Tipikor harus tetap di vonis untuk masuk penjara, karena kalau dibebaskan menjadi tidak popular, sampai-sampai ada vonis orang yang dihukum penjara tanpa ada kerugian negaranya. Ini sudah pengadilan aneh bin ajaib, tapi biarlah yang menetapkan akan bertanggungjawab kepada TUHAN di hari akhirat kelak!!!.

Sedih rasanya hampir tiap hari kita disajikan berita-berita korupsi tapi tidak tuntas-tuntas karena tidak lebih dari mengedepankan sensasi saja dibandingkan penyelesaian secara tuntasnya, kalau kasus yang ditangani oleh KPK pada umumnya lebih banyak gratifikasi/suap, ketangkap tangan, ya pasti jauh lebih enak membuat modus operandinya, untuk dapat menetapkan tersangkanya.

Coba kita llihat ke belakang tentang kasus BOS/Bantuan Operasional Sekolah yang sebelumnya ramai diberitakan sekarang hilang, lenyap, tidak jelas, tapi sudah membuat para pendidik jadi trauma mengelola dana BOS, sebenarnya yang tidak benar adalah aturannya, Loh kok aturannya ?! iya namanya juga bantuan operasional kok harus dirinci detail seperti pos belanja pegawai. Jadi, apa bedanya antara pos belanja pegawai, pos belanja barang dan jasa, dengan pos bantuan?! Ini yang agak keliru adalah bekerja yang membuat aturannya di pusat, seenaknya saja buat regulasi padahal yang bersangkutan belum pernah dilapangan.

Hal-hal tersebut di atas perlu dicermati oleh para auditor, jangan hanya pakai kacamata kuda saja, tanpa melihat argumentasi dari pihak yang diperiksa atau yang melaksanakan kegiatannya, tolong juga perhatikan laporan hasil pemeriksa internal/inspektorat agar tidak terjadi overlapping/double pemeriksaan pada satu kasus yang sama.

Apabila pada saat melakukan audit ternyata pemeriksa/auditor menemukan unsur pelanggaran pidana yang berdampak pada kerugian negara/daerah, maka wajib di laporkan ke penegak hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 pasal 8 ayat 3 dan 4, pasal 28 huruf a dan pasal 36 ayat 1. Hal yang sama pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 pasal 14 ayat 1 apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, maka BPK harus segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jadi, setelah Laporan Hasil Pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada Dewan dan Kepala Daerah, maka LHP tersebut dinyatakan terbuka untuk umum, tapi tidak bisa dijadikan dasar penyidikan oleh aparat penegak hukum karena sudah ada mekanisme aturannya.

Ikhtisar hasil pemeriksaan semester II/2011 BPK menyatakan badan tersebut telah menyerahkan 318 kasus senilai total Rp. 33,87 Triliun yang mengandung unsur pidana dari hasil pemeriksaan sejak 2003 hingga 2011, kumpulan kasus tersebut telah di laporkan kepada Kepolisian RI sebanyak 38 temuan, Kejaksaan sebanyak 172 temuan dan KPK sebanyak 108 temuan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, namun ketiga instansi tersebut baru menindaklanjuti 186 kasus dari 318 kasus berunsur pidana yang ditemukan BPK atau sekitar 41,51%, sedangkan untuk 11 temuan BPK telah di berhentikan melalui SP3 dan 64 telah dijatuhkan vonis atau berada dalam tingkat banding atau kasasi.

Pemeriksaan keuangan yang menghasilkan opini baik Wajar Tanpa Pengecualian/WTP, Wajar dengan Pengecualian, Tidak Wajar dan menolak memberikan pendapat/Disclaimer adalah penilaian terhadap laporan keuangan saja. Untuk WTP/Wajar Tanpa Pengecualian bukan Wajar Tanpa Pemeriksaan tidak terlepas dari indikasi korupsi tapi semua angka-angka dapat ditelusuri dan diyakini kewajarannya.

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa temuan hasil pemeriksaan dapat di kategorikan menjadi 3

1. Temuan administratif tidak ada kerugian daerah, tapi ada pelanggaran aturan, kekurang taatan pada aturan,

2. Temuan administratif berpotensi kerugian negara/daerah, kerugian negara/daerah yang tidak ada unsur pelanggaran pidana.

3. Temuan kerugian negara/daerah ada unsur pidananya.

Laporan hasil pemeriksaan BPK yang diserahkan kepada Dewan dan Kepala Daerah, hanya memuat laporan hasil pemeriksaan point 1 dan 2 sehingga masih dalam ranah sengketa adminstratif, untuk poin 1 tindaklanjutnya cukup berupa surat teguran yang ditujukan kepada pejabat yang tidak taat aturan dan dikenakan sanksi kepegawaian, sedangkan untuk point 2 diselesaikan di sidang Majelis Tuntutan Perbendaharaan/MTP untuk pegawai negeri yang ditugaskan menjadi Bendahara disidangkan di MTP perwakilan BPK setempat, sedangkan apabila subjeknya PNS Non Bendahara atau pejabat lainnya disidangkan di Majelis Tuntutan Ganti Rugi yang dibentuk oleh masing-masing Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk point 3 bila ditemukan kerugian negara/daerah dan ada usur pidananya sudah pasti diserahkan kepada instansi berwenang (Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK).

Jadi, jelas bahwa laporan hasil temuan BPK yang telah diserahkan ke Dewan dan Kepala Daerah, merupakan sengketa administratif yang harus di selesaikan di Majelis TP/TGR, bukan dijadikan bahan awal penyidikan oleh penegak hukum karena temuan dalam pemeriksaan BPK tersebut masih sengketa administratif, dimana setiap hasil pemeriksaan auditor wajib meminta tanggapan objek yang diperiksa/obrik, apabila tanggapan objek yang diperiksa disetujui oleh auditor maka tidak akan jadi temuan, sedangkan apabila tanggapan objek tersebut tidak dapat diterima oleh auditor, maka tanggapan obrik tersebut wajib di masukkan dalam laporan BPK sesuai dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 bahwa Pemeriksa harus memuat komentar pejabat yang bertanggung jawab dalam laporan hasil pemeriksaannya, makanya rekomendasi dari auditor memerintahkan ke Majelis Tuntutan Ganti Rugi untuk melakukan proses tuntutan ganti rugi atas indikasi kerugian daerah, dan jika dijumpai kerugian negara agar dilakukan pemulihan sesuai dengan mekanisme tuntutan ganti rugi terhadap para pengelola yang bertanggungjawab.

Pembentukan Majelis TGR dibentuk berdasarkan Perda, sebagai amanat dari Pasal 63 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang dijabaran lebih lanjut dalam Permendagri Nomor 5 Tahun 1997 serta instruksi Mendagri Nomor 21 Tahun 1997, yang mempunyai sekretariat tersendiri, sedangkan hakim-hakimnya yang dilantik dan disumpah oleh kepala daerah, mempunyai tata cara, kode etika, sehingga persidangan administrasi benar-benar mencari keadilan, kalau perlu ada saksi dan ahli yang hadir untuk dimintai keterangannya, sehingga putusan/penetapan majelis benar-benar professional, celakanya kalau majelisnya tidak mempunyai kopetensi dibidang keuangan negara/daerah, bisa-bisa hanya membacakan saja laporan dari auditor tanpa ada pertimbangan lainnya.

Penetapan keputusan majelis bisa dinyatakan bersalah/tidak bersalah, karena semua hakimnya harus membuat kajian/pendapat yang akan jadi putusan penetapan. Hasil keputusan majelis inilah yang menjadi dasar daripada penetapan kepada daerah.

Berjalannya proses Majelis TGR yang menyidangkan hasil pemeriksaan merupakan tindaklanjut yang bisa dianggap final, sehingga tidak ada lagi temuan-temuan yang belum di tindaklanjuti, karena kalau tidak ditindaklanjuti sebenarnya yang harus kena sanksi adalah pejabat yang harus menindaklanjuti, seperti kepala daerah, kepala SKPD, dan atasan pegawai yang diminta untuk ditindaklanjuti ternyata tidak melaksanakan.

Sangat disayangkan sekali kalau ada laporan hasil pemeriksaan yang diserahkan ke Dewan langsung diproses ke ranah pidana, yang belum terpenuhi unsur-unsur kerugian negara/daerahnya, maka babak belurlah pejabat pengelola keuangannya karena tidak ada kepastian hukumnya, sudah menjadi bulan-bulanan berita di mass media dan perbincangan di warung kopi.

Seperti pemberitaan beberapa bulan lalu pada saat di Sul-Sel ternyata 80% kasus korupsi bebas, ini tidak menutup kemungkinan tidak terpenuhinya unsur-unsur pidana dan kerugian negara/daerah. Laporan pemeriksaan BPK saja yang dilaporkan ke penegak hukum bisa di SP3kan karena tidak terpenuhinya unsur pidana dan kerugian.

Jadi kita semua harus jernih dalam menyikapi kasus-kasus korupsi bukan hanya mengejar target, saja tapi tidak menguasai substansi masalah pengelolaan keuangan negara/daerah secara mendalam dan professional. Bekerjalah dengan tenang tanpa tekanan dan intrik-intrik, pastikan telah menguasai aturan substansi mengenai keuangan negara/daerah dan tepat dalam menetapkan posisi kasus agar rasa keadilan dirasakan bagi masyarakat khusunya untuk yang bekerja di bidang pengelolaan keuangan negara/daerah.

Terakhir Diperbaharui pada Minggu, 22 Juli 2012 13:58  

Pilih Bahasa

Log Masuk

Flag Counter