Universitas Patria Artha Patria Artha

Mengelola Perubahan Melalui Pendidikan dan Pelatihan

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Workshop Kajian llmiah “Bedah Struktur APBD Tahun Anggaran 2012 se-Sulawesi Selatan” Makassar, 26 Juni 2012

Kajian llmiah “Bedah Struktur APBD Tahun Anggaran 2012 se-Sulawesi Selatan” Makassar, 26 Juni 2012

Surel Cetak PDF
Share

Transfer dana pusat / APBN setiap tahunnya meningkat cukup signifikan seperti tahun 2012 sebesar Rp. 470 triliun atau 27,21% naik dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2011 yang hanya sebesar Rp. 378,4 triliun atau, terjadi kenaikan sebesar Rp. 219,5 triliun atau 87,62% dibandingkan dengan transfer dana pusat TA 2007 ke Sulawesi Selatan sebesar Rp. 250,5 triliun. Transfer dana tersebut diharapkan dapat membantu daerah untuk bisa mandiri mengingat masih sangat besarnya ketergantungan daerah terhadap dana perimbangan yang berasal dari pusat, sehingga pada suatu saat nanti pemerintah daerah dapat mandiri sebagai daerah otonom sehingga semua kepentingan di daerahnya dapat terpenuhi, celakanya pada saat ini dari 526 Pemerintah Daerah/Pemda di Indonesia, setiap tahunnya belanja pegawai semakin naik, seperti pada APBD Tahun Anggaran 2012 saat ini, anggaran belanja pegawai di atas 50% dibandingkan dengan total pendapatannya dalam APBD terdapat 297 Pemda atau 56,46%,

Kajian ini akan membedah struktur APBD seperti :

1. Pendapatan

1.1. Penerimaan Asli Daerah

(pajak daerah, retribusi, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah) untuk 24 kab/kota di Sulawesi Selatan hanya sebesar Rp 1.205,45 miliar atau 7,33% dari total pendapatan APBD TA 2012.

1.2. Dana Perimbangan

Sebagai dana transfer ke Pemerintah daerah dari Pemerintah Pusat APBN, jumlahnya sebesar Rp. 17,12 triliun atau 81,38% ketergantungan keuangan Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat.

1.3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah APBD TA 2012

Senilai Rp 2,12 Triliun atau 12,90 % hal ini sangat besar sekali, karena pada pendapatan tersebut sangat bergantung dengan situasi dan kondisi APBN-P TA 2012 yang cukup memprihatinkan dengan besaran subsidi BBM, pendapatan lain-lain yang sah oleh Pemda yang bersangkutan pada umumnya adalah pendapatan bunga bank, dan sumbangan/pihak ketiga yang sebenarnya adalah uang daerah yang dititipkan kepada pihak ke III melalui kegiatan pemborongan/belanja modal, kadang pula ada daerah yang me markup/meninggikan pendapatannya agar bisa menutupi belanja barang/jasa dan belanja modal padahal dana tersebut tidak ada. Ini akan membahayakan dari sisi pengeluaran,terutama dalam hal belanja modal yang bisa-bisa proyek sudah 100% selesai proyeknya tapi uangnya tidak ada, hal ini sudah dapat dikatagorikan tindakan pidana baru melanggar azas-azas penyusunan APBD.

2. Belanja

2.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai yang sudah menghabiskan dana alokasi umum (DAU) ada yang mencapai 100% bahkan lebih, padahal Dana Alokasi Umum ini idealnya dapat menyumbang 30% s/d 50% untuk belanja publik/modal. Belanja Pegawai tersebar juga dalam Belanja barang & Jasa serta Belanja Modal, untuk Belanja Barang & Jasa berupa perjalanan dinas, makan minum, honor rapat sedangkan untuk Belanja Modal seperti banyaknya pembelian kendaraan roda empat/mobil, motor dan pemeliharaan kantor dan perbaikan kantor bahkan untuk pebuatan rehabilitasi rumah-rumah Dinas bahkan sampai urusan ranjang/tempat tidur dibeli dari APBD. Jangan heran kalau sekarang hampir sebagian besar di Sulawesi Selatan jalanan banyak yang rusak berat dimana-mana, Jadi jangan mimpi kalau ada pembuatan jalan baru. Perbandingan antara total pendapatan dengan belanja aparatur rata-rata sudah mencapai 79,30%, hal ini sangat memprihatinkan untuk perkembangan ekonomi di suatu daerah, karena belanja untuk barang & jasa, modal sangat minim kalaupun ada masih sebagian dipergunakan untuk fasilitas aparatur/birokrasi.

2.2. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Belanja Hibah untuk TA 2012 sebesar Rp. 1,37 triliun atau 6,51% dari total belanja sudah terikat pada Permendagri No. 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.

2.3. Belanja Bantuan Sosial

Tahun 2012 berjumlah Rp. 359,93 miliar yang akan digunakan untuk orang/organisasi sosial yang bekerja sosial tapi tidak mempunyai kemampuan keuangan, pos ini lebih diarahkan pada upaya untuk pertahanan kehidupan orang agar jangan kelaparan dan mati (pasal 34 UUD 1945), tapi kita lihat terjadi banyak orang-orang yang terhormat DPRD yang mengembalikannya ke kas daerah tapi penegak hukum malah menyeret si bendahara yang tupoksinya sangat jelas dan tegas, apa masalahnya ?! ini menandakan tidak profesionalnya penegak hukum di Indonesia, kalau bendahara sesuai tupoksinya pasti bebas.

Acara ini diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Keuangan Negara/Daerah Universitas Patria Artha, pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2012, mulai pukul 09.00 di Kampus Universitas Patria Artha yang dihadiri oleh:

1. Ketua Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Propinsi Sulawesi Selatan

2. Sekretaris Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Propinsi Sulawesi Selatan

3. Ketua Asosiasi Guru Ekonomi Indonesia (AGEI) Propinsi Sulawesi Selatan

4. Ketua Asosiasi Guru Ekonomi Indonesia (AGEI) Kota Makassar

5. Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Keuangan

6. Pengurus Asosiasi Manajemen Keuangan

7. Direktur Lembaga Manajemen Universitas Patria Artha

8. Ketua Komite Pemantau Legislatif, Sulawesi Selatan

9. Ketua Ikatan Mahasiswa Akuntansi Indonesia (IMAI) Simpul Sulawesi Selatan

10. Said, S.H. – Praktisi Hukum

11. Muh. Faisal Silenang, S.H. – Praktisi Hukum

12. Perwakilan Mahasiswa Ekonomi/Akuntansi Universitas Patria Artha

13. Perwakilan Mahasiswa Ekonomi/Akuntansi Universitas Fajar

14. Perwakilan Mahasiswa Ekonomi/Akuntansi Universitas Fajar

15. Perwakilan Mahasiswa Ekonomi/Akuntansi Universitas Negeri Makassar

16. Perwakilan Mahasiswa Ekonomi/Akuntansi Universitas 45

17. Perwakilan Mahasiswa Ekonomi/Akuntansi STIEM Bongaya

18. Perwakilan Mahasiswa Ekonomi/Akuntansi Politeknik Negeri Makassar

19. Perwakilan Mahasiswa Ekonomi/Akuntansi Universitas Kristen Indonesia Paulus

20. Perwakilan Mahasiswa Ekonomi/Akuntansi Universitas Hasanuddin

Terakhir Diperbaharui pada Sabtu, 21 Juli 2012 20:04