Universitas Patria Artha Patria Artha

Mengelola Perubahan Melalui Pendidikan dan Pelatihan

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Berita Mudahnya Pejabat Publik Terjerat Korupsi APBD

Mudahnya Pejabat Publik Terjerat Korupsi APBD

Surel Cetak PDF
Share

Jumlah tindak pidana korupsi terus meningkat setiap tahunnya. Beberapa bulan lalu, Menteri Dalam Negeri mengungkap fakta, jika 156 kepala daerah menjadi tersangka korupsi. Diantaranya, 17 gubernur dan 1 wakil gubernur, 19 wali kota dan 8 wakil wali kota, 92 bupati dan 19 wakil bupati, serta 1.432 anggota legislatif.

“Jumlah itu belum termasuk Kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah atau SKPD,” ungkap Bastian Lubis SE MM, Ketua Dewan Pengarah Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Keuangan, di sela-sela Diskusi Panel Regulasi Peraturan di Bidang Pengelolaan Keuangan dalam Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2011, yang digelar di Hotel Singgasana, Makassar, Selasa (15/3).

Bastian mengungkapkan, hasil penelitian dari Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) STIE Patria Artha, terhadap dugaan tindak pidana korupsi pada Pemda Sulsel dan Sulbar selama 4,5 tahun terakhir, tercatat kurang lebih 4.199 kasus korupsi. Untuk periode yang sama, hanya ada 766 kasus yang telah masuk ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dari jumlah itu, terdapat 227 kasus atau 29,63% yang berindikasi tindak pidana korupsi.

“Yang ditangani KPK sendiri hanya delapan kasus atau 3,5 persen. Jumlah itu sangat kecil sekali, sedangkan sisanya diserahkan kepada penegak hukum,” ujarnya.

Menurut Bastian, jika memakai asumsi presentase dari KPK, yang berindikasi tindak pidana korupsi hanya sebesar 29,63%. Artinya, total pengaduan yang berindikasi korupsi hanya 1.244 kasus.  “Sedangkan, sisanya 2.955 kasus diragukan kebenarannya,” terangnya.

Ia menjelaskan, sebelumnya, Transparansi Internasional Indonesia (TII), melansir bahwa dari tahun 2005-semester I Tahun 2010, dari 1.965 kasus korupsi yang diproses di Pengadilan Tipikor, ternyata 974 kasus divonis bebas.

“Kalau satu dua kasus itu wajar. Tapi, kalau sudah 974 kasus yang bebas berarti ada yang janggal. Banyaknya kasus yang ditangani penegak hukum, khususnya polisi dan kejaksaan yang berakhir bebas murni di pengadilan tingkat pertama walaupun naik banding pada umumnya tetap menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama,” jelasnya.

Adanya pelaporan sebanyak 4.199 dari masyarakat, LSM yang diekspose, maka rata-rata setiap harinya ada tiga kasus korupsi berbeda yang beritakan. Lebih jauh lagi, jika satu kasus korupsi minimal dipanggil penegak hukum sekira 12 orang, mulai pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, hingga pengawas lapangan, PNS yang dipanggil akan mencapai 50.338 orang atau sama dengan 40,52% dari jumlah pegawai yang ada di Sulselbar.

“Kalau misalnya satu orang saja dipanggil untuk dimintai keterangannya, memakan waktu lima jam. Minimal dua kali dipanggil berarti ada 503.880 jam kerja yang habis terpakai,” imbuhnya.

Akibatnya, dari 503 jam kerja produktif aparatur yang tidak terpakai untuk pelayanan publik, akan berdampak pada indikasi kerugian yang lebih besar.

“Maka, dampak kerugian pada masyarakat pembayar pajak menjadi tidak terhingga,” pungkasnya.

Sementara, Gubernur Sulsel, H Syahrul Yasin Limpo, mengatakan, keuangan daerah yang amburadul akan membuat pejabat gampang masuk penjara. Namun, pada umunya, korupsi yang terjadi di Sulsel akibat kelemahan akademik atau intelektual para pejabat.

“Pejabat tidak menguasai aturan dan terkesan menganggap enteng sesuatu. Akhirnya, terjadi kesalahan administrasi yang berujung pada indikasi korupsi,” ujarnya.

Karena itu, melalui diskusi panel terkait APBD, menghasilkan rekomendasi yang selanjutnya dapat dijadikan Peraturan Gubernur. Termasuk, melakukan sertifikasi terhadap bendahara pemerintah daerah yang ada di kabupaten/kota di Sulsel.
“Ini merupakan upaya kita untuk meningkatkan opini Badan Pemeriksa Keuangan, dari wajar dengan pengecualian ke wajar tanpa pengecualian,” pungkasnya.

Sumber : http://www.ujungpandangekspres.com/index.php?option=read&newsid=63347

Tambah Komentar


Kode keamanan
Segarkan

Terakhir Diperbaharui pada Selasa, 26 April 2011 16:01