Universitas Patria Artha Patria Artha

Mengelola Perubahan Melalui Pendidikan dan Pelatihan

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Artikel Perdebatan Bisa atau Tidaknya Aset Negara Disita

Perdebatan Bisa atau Tidaknya Aset Negara Disita

Surel Cetak PDF
Share

Bastian Lubis resah. Pengurus Universitas Patria Artha, Makassar, ini khawatir bila lembaga pendidikannya itu tiba-tiba disita oleh swasta. Kekhawatiran ini berdasarkan ketentuan dalam UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (UU Sukuk). Pasal 10 ayat (1) UU itu menyebutkan 'Barang Milik Negara dapat digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Berharga Syariah Negara'.

Artinya, bila ada swasta membeli sukuk maka ia akan mendapat jaminan berupa aset milik negara. Bila negara tidak mampu membayar maka aset negara itu akan menjadi milik swasta. Inilah yang menjadi kekhawatiran Bastian. Pasalnya, Gedung Pendidikan yang ditempatinya adalah milik negara.

Karenanya, Bastian menguji ketentuan itu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ia menguji seluruh isi Pasal 10 dan Pasal 11 UU Sukuk. Pasal-pasal itu mengatur syarat penjualan sukuk. “Ketentuan ini bertentangan dengan UUD 1945,” ujar Bastian di ruang sidang MK, Kamis (19/11).

Bastian mengatakan selain bertentangan dengan konstitusi, UU Sukuk itu juga bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pasal 50 secara tegas menyebutkan pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap aset negara. Termasuk putusan pengadilan.


Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati menjelaskan pasal itu tidak ujug-ujug ada. Syarat untuk menerbitkan Sukuk pun tidak sembarangan. Penerbitan Sukuk oleh menteri keuangan harus dikoordinasikan dengan Bank Indonesia. Setelah itu, proses itu harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). “Tata caranya diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 UU Sukuk,” ujarnya.

Sedangkan Hakim Konstitusi Akil Mochtar menyoroti argumen pemohon yang menggunakan UU Perbendaharaan Negara. Ia mengatakan pemohon boleh saja menggunakan UU Perbendaharaan Negara sebagai bukti pendukung disharmonisasinya Undang-Undang. Namun, argumen itu tak bisa dijadikan dasar. Karena MK hanya bisa menguji UU terhadap UUD' 45.

 

UU Perbendaharaan Negara

Bila Bastian tak ingin aset negara 'dijual', Tedjo Bawono justru ingin agar aset negara bisa disita. Pria asal Surabaya ini kecewa karena perkaranya melawan Walikota Surabaya menjadi mengambang. Ia bersengketa kepemilikan Kolam Renang Brantas di Surabaya dengan Walikota. Putusan MA telah menyatakan Walikota kalah dan harus membayar ganti rugi selama menguasai Kolam Renang itu.

Mesti putusan telah inkracht, Walikota tidak mau membayar ganti rugi. Segala upaya telah ditempuh. Sampai kemudian, Tedjo meminta agar PN Surabaya menetapkan sita eksekusi terhadap aset Pemerintah Kota Surabaya. “Penyitaan tak bisa dilakukan karena Walikota berlindung pada Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara,” ujar Tedjo, kala itu.

 

Tedjo pun mengajukan pengujian Pasal 50 ini ke MK. Uniknya, sidang putusan permohonan Tedjo ini digelar sesudah sidang pemeriksaan pendahuluan UU Sukuk pada hari yang sama, Kamis (19/11). MK menolak permohonan Tedjo ini. Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara dinyatakan tidak bertentangan dengan konstitusi.

Majelis Hakim Konstitusi bahkan sempat menyebut-nyebut UU Sukuk dalam pertimbangan putusannya ini. Meski aset negara dimungkinan untuk disita dalam UU Sukuk, UU itu memberikan pengaturan khusus yang sangat ketat. Pemindahan barang milik negara dalam UU Sukuk dinilai bersifat khusus.

“Menimbang bahwa menurut Mahkamah barang milik negara memang harus diperlakukan secara khusus tidak sebagaimana barang-barang yang dimiliki oleh badan hukum perdata yang lain, hal tersebut mengingat fungsi yang melekat pada barang tersebut untuk digunakan dalam pelayanan umum,” demikian salah satu bunyi pertimbangan hukum MK.

Sekedar mengingatkan, pengujian Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara oleh Tedjo ini bukan yang pertama kali. Ia pernah mengajukan perkara yang sama sebelumnya. Namun, MK menyatakan
permohonan tidak dapat diterima. Tedjo tak mau menyerah. Ia mengajukannyapermohonan yang sama kembali. Namun, sayang pengujian yang terakhir ini dinyatakan ditolak sehingga ia tak boleh lagi mengajukan permohonan yang sama.

Sumber Berita:
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b056f7d05c42/lagi-perdebatan-bisa-atau-tidaknya-aset-negara-disita

Tambah Komentar


Kode keamanan
Segarkan

Terakhir Diperbaharui pada Sabtu, 23 Agustus 2014 12:20