Universitas Patria Artha Patria Artha

Mengelola Perubahan Melalui Pendidikan dan Pelatihan

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Artikel "Apanya yang Harus Ditakuti?" KPK Siap Tuntaskan Kasus Simulator SIM, dan Dalami Kasus Hambalang

"Apanya yang Harus Ditakuti?" KPK Siap Tuntaskan Kasus Simulator SIM, dan Dalami Kasus Hambalang

Surel Cetak PDF
Share

"Apanya yang Harus Ditakuti?"

KPK Siap Tuntaskan Kasus Simulator SIM, dan Dalami Kasus Hambalang

MAKASSAR, FAJAR -- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad memanfaatkan waktu silaturahmi Idulfitri di Makassar. Pada kesempatan itu alumni Unhas ini menyatakan komitmennya memberantas kasus korupsi tanpa pandang bulu, dan tanpa rasa takut. "Apanya yang Harus Ditakuti?" tegas Abraham saat bersilaturahmi dengan akademisi dan penggiat anti korupsi, di Warkop Phoenam Boulevard, Rabu, 22 Agustus 2012.

Abraham ikut acara silaturahmi yang digelar Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi bekerjasama Lembaga Peduli Sosial Ekonomi Bidang Hukum dan Politik (LP-Sibuk) Sulsel. Kegiatan ini digelar untuk memberikan masukan kepada KPK.

Dalam diskusi lepas yang dipandu Koordinator ACC, Abdul Muthalib, Abraham Samad mengaku tak gentar dalam melakukan penyidikan terkait kasus dugaan korupsi di Korlantas Polri. Bahkan, dalam waktu dekat, dirinya siap menjemput paksa tersangka kasus simulator Korlantas Mabes Polri Irjen (Pol) Djoko Susilo jika menolak panggilan pemeriksaan KPK.

Menurut Abraham, sejauh ini memang KPK belum memanggil tersangka Irjen (Pol) Djoko Susilo, namun jika tersangka tidak memenuhi panggilan KPK selama tiga kali, maka KPK akan melakukan upaya paksa untuk menjemput tersangka. “Terkait Djoko Susilo, ada aturan hukumnya. Jika seorang tersangka tidak memenuhi panggilan KPK hingga tiga kali, maka akan dilakukan upaya penjemputan paksa. KPK siap melakukan itu," tandasnya.

Suami Indriyana Kartika itu menambahkan, KPK tidak akan takut meski si tersangka merupakan bintang satu, dua, tiga, atau empat. "Asal orang itu betul-betul telah ditetapkan sebagai tersangka," jelasnya.

Abraham menegaskan, tidak ada kata takut bagi KPK dalam penanganan kasus Korlantas Polri. Pihaknya, tetap jalan melakukan penyidikan untuk mengungkap semua yang terlibat dalam kasus tersebut. Sejauh ini, KPK telah menetapkan empat tersangka dalam kasus simulator SIM di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, yakni Didik Purnomo, pejabat pembuat komitmen dalam pengadaan ini, sekaligus Wakil Kepala Korlantas Mabes Polri. Selain itu, Sukotjo Bambang, Direktur Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia (PT ITI), Budi Susanto, Direktur utama PT Citra Mandiri Metalindo Abadi, serta Irjen (pol) Djoko Susilo, Kepala Korlantas Mabes Polri .

Selain kasus Korlantas Polri, Abraham juga menanggapi polemik mengenai remisi koruptor di Hari Lebaran. Menurutnya, remisi dalam aturan hukum dibolehkan. Namun jika ditinjau dengan rasa keadilan yang ada pada masyarakat, maka seharusnya Kemenkumham lebih berhati-hati dalam pemberian remisi terhadap koruptor. "Mengapa? Kalau dia memberikan remisi kepada koruptor tanpa alasan yang jelas maka itu akan melukai perasaan masyarakat.

Masyarakat menganggap ternyata koruptor itu mudah diberikan remisi dari pada kejahatan-kejahatan lain," bebernya.

Termasuk dalam skandal proyek Hambalang yang menyeret nama Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Alifian Mallarangeng dan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, Abraham menyatakan KPK siap menelusuri kasus tersebut. "Mengapa tidak siap? KPK siap. Kami juga sama sekali tidak takut. Apanya yang harus ditakuti?," katanya. Meski demikian, Abraham menegaskan KPK masih mendalami penyidikan karena hal itu merupakan bagian dari strategi KPK.

Diskusi lepas ini dihadiri aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan akademisi, di antaranya Guru Besar Hukum Pidana UMI Makassar, Prof Hambali Thalib, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas 45 Makassar Prof Marwan Mas, Ketua Forum Pemerhati Masalah Perempuan Sulsel, Zohra Andi Baso, Pengamat Ekonomi, Bastian Lubis serta sejumlah jurnalis.

Abraham mengatakan, KPK tidak pernah mempetieskan kasus yang ditangani. Dirinya juga memohon maaf jika beberapa kasus terlambat penyelesaiannya. "Mohon maaf kalau terlambat diselesaikan. Karena di KPK, kami hanya memiliki 195 penyidik perkara dengan 700 pegawai. Padahal, laporan yang masuk setiap hari di rata-rata 80 kasus," paparnya.

Marwan Mas dalam diskusi itu mengingatkan agar KPK Jilid 3 ini tidak seperti lembaga survei yang hanya mengambil sampel satu kasus lalu membuat kesimpulan. "KPK jangan mahir hanya mengungkap kasus, tetapi tidak mahir tuntaskan kasus. Ibaratnya, jangan seperti makan bubur yang pinggirnya lebih dahulu. Tapi makan seperti songkolo, yang langsung diamba' (dimakan semua,red). Termasuk kasus-kasus korupsi di Sulsel dituntaskan," ingat Marwan.

Sumber: Harian Fajar dan http://www.jpnn.com, Kamis, 23 Agustus 2012

Tambah Komentar


Kode keamanan
Segarkan

Terakhir Diperbaharui pada Sabtu, 23 Agustus 2014 12:18