Soal Fee 30 %, Bastian Lubis: Jadi Camat Bikin Laporan Palsu?

Mencermati perkembangan pemberitaan yang dirilis oleh sejumlah media di Makassar soal pernyataan bahwa terjadi pemotongan anggaran sebesar 30 persen pada masing-masing kecamatan, Ahli keuangan Negara dan Daerah Bastian Lubis kembali angkat bicara.

Bastian mengaku, pihaknya merasa terheran-heran mengapa camat di Makassar dapat menyampaikan hal tersebut.

Dia mengatakan, pengakuan para camat atas adanya fee 30% berarti bahwa bukti-bukti pertanggungjawaban pada laporan keuangan kecamatan yang dibuat oleh para camat adalah tidak benar atau membuat bukti-bukti fiktif sebesar 30% dari anggaran yang dikelolanya.

“Coba kita pelajari dari LHP BPK Nomor 34.A/LHP/XX.MKS/05/2018 Tanggal 25 Mei 2018 mengenai arus kasnya dan Laporan Realisasi Anggaran/LRAnya sudah sesuai dengan yang ada dalam APBD TA 2017 Kota Makassar,” katanya.

Bastian merincikan, arus kas dan lapotan realisasi anggaran terdiri dari jumlah pendapatan Rp 3,41 Triliun,. Total Belanja dan trasfernya sebesar Rp 3,31 Triliun. Begitupula dengan Laporan Keuangan/Neraca per 31 Desember 2017 Debet/Kreditnya sebesar Rp.26.523.128.827.783,70 dengan beberapa catatan atas laporan keuangan yang temuannya tidak materiil, sehingga opini/pendapat yang diberikan adalah wajar tanpa pengecualian.

Dasar dari pemeriksa BPK adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur audit didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian resiko selalu saja yang materiil dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan.

Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menyatakan bahwa Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun laporan keuangan pemerintah daerah untuk disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

“Dengan masuknya laporan 30 persen fee, justru camat mengingkari laporan keuangannya. Diduga dalam laporan penggunaan anggaran di BPK terindika 30 fiktif . Jadi kalau dia bilang ada fee 30 persen, kenapa tidak ditulis di laporan pertanggungjawaban saat akan diaudit BPK,” katanya. (NUU)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *